Prajurit Kraton Melewati Zaman-zaman Genting
Keberadaan prajurit Kraton mempunyai latar belakang sejarah yang panjang, yang telah melewati berbagai zaman genting. Prajurit kerajaan telah ada sejak ratusan tahun lalu. Sejak masa Kerajaan Mataram Islam awal yang beribukota di Kotagede dan di Plered, keberadaan abdi dalem prajurit atau prajurit Kraton sudah nyata dan menjadi bagian penting dari strategi - taktik pertahanan militer negara kerajaan itu. Mataram Islam, sebagai kerajaan yang kuat membutuhkan kesatuan (bregada) abdi dalem prajurit yang kuat pula. Hal itu dapat diketahui dari fakta sejarah bahwa pada periode awal Kerajaan Mataram yaitu pada masa Panembahan Senopati (1585-1601 M) dan Hanyakrawati (1601 -1613 M) sampai dengan masa pemerintahan Sultan Agung (1613 - 1645 M) Kerajaan Mataram dikenal sebagai kerajaan mempunyai prajurit yang kuat dan tangguh. Tidak mengherankan jika pada masa itu Kerajaan Mataram mampu melakukan penjelajahan dan penaklukan ke berbagai daerah di pulau Jawa dan sekitarnya. Bahkan pada masa Sultan Agung prajurit Mataram pernah dua kali diperintahkan melakukan penyerbuan ke benteng VOC atau kumpeni di Batavia (Jakarta). Yaitu pada tahun 1628 M dan 1629 M. Pada masa dinasti-dinasti penerus Kerajaan Mataram sampai pada periode abad ke-18 misalnya para prajurit sebagai kekuatan militer tetap berada pada posisi strategis dan menjadi salah satu tolok ukur dari kekuatan, keutuhan dan kemampuan pertahanan sebuah dinasti.
Latar belakang dan lahirnya prajurit Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (Kraton Yogyakarta) terkait erat dengan adanya konflik yang memunculkan peristiwa "perang Mangkubumen" antara tahun 1746 - 1755 M yang berakhir dengan adanya Perjanjian Giyanti (palihan nagari). Lewat Perjanjian Giyanti antara Sri Sunan Paku Buwana III dengan Pangeran Mangkubumi (putra Amangkurat IV) pada 13 Pebruari 1755 M (29 Rabiulakir 1680 J), Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Konsekuensi logis adanya Perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi kemudian bergelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang Jumeneng Kaping I ing Ngayogyakarta Hadiningrat.
Dalam perspektif sejarah keberhasilan perjuangan Hamengku Buwono I tersebut tidak terlepas dari dukungan aliansi para pejuang, kerabat (sedherek dan sentana dalem), kelompok-kelompok prajurit di bawah pimpinan Rangga Prawirasentika, dilengkapi dengan penerapan strategi perang gerilya yang jitu. Beberapa kerabat atau sedherek dalem yang dapat disebut telah memberikan dukungan dalam perjuangan itu adalah, Pangeran Hadiwijaya (RM. Subekti), gugur dalam pertempuran melawan Kumpeni di Kaliabu wilayah Kedu. Kedua, adik Pangeran Mangkubumi yaitu Pangeran Singasari (RM. Sunaka). Ketiga, Pangeran Hangabehi (RM. Sandeya) yang setelah Perjanjian Giyanti kemudian memilih jadi seorang Penghulu Pathok Negara pertama yang berada di Desa Mlangi. Keempat R.M. Said (Pangeran Sambernyawa), kemenakan sekaligus menantu Pangeran Mangkubumi yang di tengah perjuangan itu kemudian memisahkan diri dari Pangeran Mangkubumi dan memilih berjuang sendiri.
Sebagai peletak dasar dinasti Kraton Yogyakarta, saat itu Hamengku Buwono I memerintahkan pembuatan berbagai lingkungan binaan, yaitu kedhaton dengan berbagai prasarana, sarana, dan fasilitas pendukung lain untuk mewadahi berbagai aktifitas kelembagaan dan jalannya birokrasi pemerintahan kerajaan. Raja juga melembagakan kesatuan-kesatuan prajurit yang ikut melakukan perjuangan dan perlawanan bersenjata terhadap Belanda antara tahun 1746 - 1755 M menjadi bagian alat strategis bagi pertahanan kerajaan. Mereka menjadi cikal bakal bregada prajurit Kraton yang kita kenal sampai sekarang.
Tugas dan Fungsi Prajurit Kraton Yogyakarta Zaman Dahulu
Pada masa pemerintahan Hamengku Buwono I (1755 - 1792 M) dan Hamengku Buwono II (1792 - 1810, 1812 M) di Kraton Yogyakarta, keberadaan prajurit menjadi kesatuan militer yang sangat penting. Tidak kurang dari 15 kesatuan abdi dalem prajurit pernah ada pada awal lahir dan perkembangan kraton. Pada saat berperang melawan VIV Pangeran Mangkubumi telah mempunyai bregada prajurit yang handal (Prajurit Mantrijero), yang berhasil membunuh Mayor Clereq di pertempuran Jenar pada tanggal 12 Desember 1751 atau 22 Sura tahun Jimawal 1677 J. Di dalam Serat Kuntharatama (G.P.H. Buminata, 1958) kejadian ini disebutkan sebagai berikut.
"Kocapa barisanipun S.D.I.S Kangjeng Susuhunan dipun tempuh senapatining bangsa Walandi nama Mayor Clereq, ing riku saya rame sanget ungkih-ingungkih, dangu-dangu mayor Clereq kesisan wadya, sabab kathah ingkang pejah sarta tatu, punapa dene kaplajar nilar senapatinipun, Sareng Mayor Clereq katingal ngalela, boten talompe abdi Dalem Mantri Lebet (Mantri Jero, Pen.) nama Wiradigda anjangkah amaos, anamung cuwa dene ngengingi pundhak ingkang linapis ing kere waja. Mayor Clereq sareng sabetipun dhawah lajeng trengginas narik pistol, anamung sinarengan panjangkahipun mantri lebet nama Prawirarana, nyuduk ngengingi jangganipun. Wusana Mayor Clereq dhawah kalumah lajeng dipun kakahi dening mantri wau, tumunten dipun sembeleh. Sapejahipun senapati Walandi nama Mayor Clereq sadaya sami lumajar rebat gesang."
Terjemahannya: Tersebutlah Barisan pasukan SDIS Kanjeng Susuhunan berhadapan langsung dengan komandan pasukan Belanda bernama Mayor Clereq. Terjadi pertempuran jarak dekat yang sengit, lama kelamaan Mayor Clereq kehabisan serdadu, sebab banyak yang mati terbunuh atau melarikan diri, meninggalkan komandannya. Mayor Clereq terlihat lengah, segera seorang abdi Dalem Mantri Lebet (Mantri Jero, Pen.) bernama Wiradigda maju ke depan menusuk dia. Tetapi dia kecewa sebab tusukannya mengenai baju besi di pundak. Mayor Clereq setelah melihat serangan lawan gagal ia segera menarik pistol mau membunuh abdi dalem prajurit tadi. Untung saat itu ada abdi dalem Mantri Lebet lain bernama Prawirarana, dengan tangkas menusuk leher komandan serdadu Belanda itu. Mayor Clereq jatuh terlentang kemudian diburu oleh dua Mantri tadi lalu dibunuh. Setelah komandan Belanda itu mati, serdadu Belanda yang masih hidup cepat-cepat melarikan diri dari medan perang.
Dari potongan kisah di atas tampak sekali kalau satuan prajurit merupakan perangkat strategi dan taktik pertahanan serta representasi dari kekuatan politik seorang raja. Tumbuh dan berkembangnya sebuah dinasti baru juga tidak terlepas dari keberadaan kesatuan-kesatuan tersebut. Pada masa Hamengku Buwono I - Hamengku Buwono II kegiatan penjelajahan prajurit Kraton ke wilayah-wilayah mancanegara masih terus dilakukan untuk mempertahankan dominasi dan menunjukkan kekuatan militer kerajaan ini.
Ada beberapa kelengkapan strategis prajurit terutama dapat dilihat dari berbagai strategi dan taktik klasik yang diterapkan dalam peperangan yang disebut gelar perang. Dalam Serat Kuntaratama disebutkan antara lain "gelar garudha nglayang dan sapit urang". Strategi gelar garudha nglayang diterapkan dalam pertempuran di daerah Jenar Purworejo tahun 1751 M (1677 Jw), sedangkan sapit urang diterapkan dalam pertempuran di daerah Madiun (Buminata, 1946).
Untuk mendukung kegiatan militer tersebut, sarana dan prasarana prajurit serta persenjataan yang dimiliki menjadi kelengkapan penting dan sangat diperhitungkan oleh pihak-pihak luar. Persenjataan prajurit terdiri atas beberapa jenis senjata api (meriam, senapan, dan pistol) dan senjata tradisional antara lain tombak, keris, panah, pedang, dan alat pelindung badan berupa tameng. Di samping itu, juga terdapat kelengkapan pendukung yaitu terompet, bendhe dan simbal (kecer), sebagai alat musik (unen-unen) yang dibunyikan sebagai pertanda dimulainya suatu kegiatan prajurit. Beberapa simbal Keraton kemudian diangkat sebagai pusaka dengan nama, Kiai Sima, Kiai Udan Arum, dan Kiai Tundhung Mungsuh.
Kelengkapan dan besarnya kesatuan prajurit pada masa Hamengku Buwono I menjadi tolok ukur dari kekuatan militer kerajaan. Terbukti pada tahun 1781 M Kumpeni Belanda melalui Gubernur J. Siberg pernah meminta bantuan prajurit Kraton Yogyakarta berjumlah 1132 orang untuk dikirim ke Batavia. Rincian jumlah tersebut adalah 1000 orang prajurit biasa, 100 orang dari Putra Mahkota, dan sisanya perwira. Dalam Babad Mangkubumi (Pupuh LXXII, Pangkur) disebutkan :"... kang eyang Jenderal, ing mangke karsanya ugi, nuwun bantu Kangjeng Sultan, pratiwa keh sewu tumameng wajik." (Kakek Jenderal, maksudnya Gubernur Jenderal, punya maksud agar Kanjeng Sultan membantu dengan seribu prajurit yang dilengkapi perisai). Prajurit-prajurit Kraton Yogyakarta tersebut sedianya dipersiapkan untuk menghadapi serbuan tentara Inggris yang telah menyatakan perang dengan Belanda dan telah mengadakan berbagai serangan di kawasan Eropa serta Asia Tenggara. Masa tugas kesatuan prajurit kraton di Batavia sampai dengan bulan Oktober 1783 M. Setelah prajurit kraton selesai bertugas, Hamengku Buwono I kemudian mendapatkan hadiah 12 meriam dari Residen Yogyakarta (Ricklefs, 2002).
Untuk menunjukkan kekuatan pertahanan kerajaan, di samping memiliki kesatuan prajurit saat itu Keraton juga mendirikan sarana untuk pertahanan yaitu benteng pertahanan (baluwarti) yang mengelilingi area cepuri kedhaton dan dilengkapi dengan parit keliling (jagang) di sisi luarnya. Benteng Kraton tersebut dibangun pada masa pemerintahan Hamengku Buwono I oleh Putra Mahkota (kelak naik tahta menjadi Hamengku Buwono II) pada tahun Jimakir, 1706 Jw. Benteng baluwarti didirikan dengan candrasengkala "Rasa Sunyo Lenggahing Panunggal" atau tahun 1782 M dengan suryasengkala "Paningaling Kawicaksanan Salingga Bathara" (Tashadi, ed., 1979). Sebagai penanggungjawab kegiatan pembangunan benteng adalah patih putra mahkota, yaitu Tumenggung Wiraguna (Ricklefs, 2002). Keberadaan benteng dalam strategi pertahanan merupakan salah satu fasilitas penting yang menyatu dengan tugas-tugas keprajuritan untuk perlindungan. Keberadaan benteng Kraton tersebut pernah mendapat perhatian dari Gubernur Belanda J. Siberg (1780 -1787 M). Ia pada tahun 1785 M mengirimkan tim pengamat benteng pertahanan yang terdiri para taruna maritim Belanda dari Semarang. Di samping itu, ketika Gubernur Jan Greeve melakukan perjalanan ke Yogyakarta antara tanggal 5-15 Agustus 1788 M, pada 6 Agustus ia melakukan pemeriksaan dengan mata kepala sendiri ke benteng tersebut (Ricklefs, 2002).
J. Greeve yang datang bersama Residen Surakarta Hartsinch juga menyaksikan kesatuan-kesatuan prajurit yang terlatih dan menyambutnya dengan salvo senapan dan meriam. Bahkan ketika berkunjung ke sebuah Pesanggrahan Putra Mahkota yaitu Rejawinangun di bagian sisi timur kraton, juga melihat keberadaan kesatuan-kesatuan prajurit berkuda putri dari Kadipaten. Berdasarkan bukti catatan kunjungan yang ada dalam Dagregister 20 Agustus 1788 tersebut, kepada mereka juga dipertontonkan olah keprajuritan dalam memburu kijang untuk ditangkap hidup-hidup (TBG, vol. 27: 1882). Kegiatan tersebut dilakukan di tempat perburuan kijang yang berada di sebelah selatan kraton, di Krapyak.
Pada masa Hamengku Buwono II, prajurit berkuda putri tersebut dinamakan kesatuan Langenkusuma, yang keberadaannya dipusatkan di Pesanggrahan Madyaketawang. Di samping itu, prajurit Langenkusuma yang bersenjata senapan juga melakukan latihan (gladhen) di Alun-alun Pungkuran yang berada di sebelah selatan kraton. Dalam Serat Rerenggan Karaton, Pupuh XXII, Sinom, disebutkan : "Sanggrahan Madya Ketawang, lamun miyos Sri Bupati, pratameng Langenkusuma, lir priya praboting jurit, tinonton saking tebih, saengga priya satuhu, samya munggeng turangga, myang yen gladhi neng praja di, angreh kuda neng ngalun-alun pungkuran." (terjemahannya: di Pesanggrahan Madyaketawang, dan datanglah Sri Bupati (maksudnya Sri Sultan) untuk menyaksikan, pemimpin pasukan Langenkusuma (yang perempuan itu), mirip penampilan prajurit lelaki, dilihat dari jauh, tampak seperti prajurit laki-laki sungguhan, semua naik kuda, menuju tempat latihan di ibukota, yaitu di Alun-alun Pungkuran atau Alun-alun Selatan).
Selain beberapa kesatuan prajurit yang sudah ada pada waktu itu, juga dibentuk lagi kesatuan-kesatuan prajurit yang baru yaitu Mandrapratama, Prawiratama, Yudapratama, dan prajurit Setabelan, prajurit khusus penjaga meriam. Meriam buatan masa Hamengku Buwono II yang terkenal dipasang di sudut benteng Tanjung Anom saat itu diberi nama Ki Nagarunting.
Sebagai abdi dalem kraton, masing-masing prajurit mendapatkan gaji kira-kira dua gobang atau sekitar 5 sen. Sejak awal berdirinya Kraton tempat tinggal para prajurit berada di sekitar lingkungan cepuri kraton, di dalam benteng baluwarti. Oleh karena itu, kesatuan-kesatuan prajurit tersebut mempunyai posisi taktis - strategis dalam mempertahankan eksistensi kerajaan dan khususnya dalam mempertahankan benteng kraton. Terbukti ketika pasukan Inggris dipimpin Kolonel Gillespie dari Loji Besar melakukan penyerbuan pada masa pemerintahan Hamengku Buwono II tahun 1812 M. Pada tanggal 18-19 Juni 1812 M Inggris menyerang dengan senjata berat ke benteng kraton. Beberapa bagian benteng dan bangunan rusak berat karena hantaman peluru meriam Inggris, terutama Dalem Kadipaten yang berada di sebelah selatan Plengkung Tarunasura. Prajurit kraton bertempur penuh semangat mempertahankan benteng baluwarti dan kraton. Kesatuan-kesatuan prajurit dipimpin para Senapati Perang kraton Pangeran Dipasana dan Muhammad Abubakar bertempur di sektor sudut benteng Tanjung Anom, Pangeran Panular memimpin pasukan Putra Mahkota dan kesatuan artileri (lurah setabel) melakukan perlawanan artileri, membalas dengan tembakan meriam ke arah pasukan Inggris. Pangeran Mangkudiningrat bersama pasukannya bertempur di dalam Kedhaton, sedangkan Tumenggung Somadiningrat dan Martoloyo memimpin pertempuran di benteng bagian selatan. (Babad Bedhahing Ngayogyakarta).
Serbuan langsung oleh tentara Inggris tertuju ke arah Kraton Yogyakarta diakukan pada tanggal 20 Juni 1812 M. Serangan langsung tersebut mendapatkan perlawanan sengit dari kesatuan-kesatuan prajurit Wirabraja, Ketanggung, Jagakarya, Bugis, Setabel meriam, dan berbagai kesatuan lain. Mereka cukup bisa merepotkan pasukan Inggris yang menang dalam peralatan militer dan jumlah pasukan.
Akhimya Kraton dapat dikuasai tentara Inggris dan Hamengku Buwono II diturunkan dari tahta. Kemudian Hamengku Buwono II diasingkan ke Penang bersama Pangeran Mangkudiningrat. Secara sepihak pasukan Inggris kemudian mengangkat kembali Hamengku Buwono III sebagai Sultan (1812 M) (Carey, 1992). Campur tangan politik dan militer yang dilakukan secara langsung oleh Inggris ini dimaksudkan untuk melemahkan pihak Kraton Yogyakarta.
Dari Kesatuan Prajurit Taktis ke Prajurit Seremonial
Setelah Inggris menyerbu dan mengalahkan Kraton Yogyakarta maka prajurit kraton dikurangi jumlahnya dan diperlemah kekuatannya. Perubahan penting terjadi setelah perjanjian antara Hamengku Buwono III dengan Raffles ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 1813. Isi perjanjian itu memaksa prajurit kraton tidak boleh lagi berada dalam format sebagai angkatan perang yang kuat sebagaimana masa sebelumnya. Kesatuan prajurit diperlemah kualitasnya sampai tidak memungkinkan lagi untuk melakukan gerakan militer. Prajurit kraton tidak lebih hanya sebatas berfungsi sebagai pengawal Sultan dan penjaga kraton. Pasukan Inggris mengawasi prajurit Kraton dengan ketat.
Pada masa pemerintahan Hamengku Buwono IV (1814 - 1820 M), dilakukan penataan permukiman di dalam benteng. Agar posisi strategis hilang atau lemah maka pemukiman prajurit Kraton dipindah dari dalam benteng baluwarti keluar benteng atau berada sekeliling benteng. Dalam Serat Rerenggan Keraton (Aryono, 1981), Sinom, Pupuh XXIV disebutkan, sebagai berikut:
"Ya ta ingkang winurcita, karsa dalem Sri Bupati, kang jumeneng ping sekawan, byantu lan pamrentah nagri, ing mangke ngewahi, pemahan jron beteng agung, prajurit wismanira, gelondhong dadya satunggil, mantrijero, ketanggung, nyutra disuda".
"Pra prajurit wismanira, tancep lama kanan kering, sakilen sawetan pura, samangke dadya sawiji, reh niyaka jro jawi, byantu ngusung griyanipun, weneh ngulon mangetan, ler ngidul pundi den broki, pan gumerah swaranya wong ngusung griya."
Terjemahannya: Sebagaimana dikisahkan, atas kehendak Sri Bupati yang keempat (Sultan HB IV), dibantu penguasa negeri, terjadi perubahan penting menyangkut prajurit yang bermukim di dalam benteng rumahnya dipindah jadi satu di luar benteng, jumlah prajurit Mantrijero, Ketanggung, Nyutra dikurangi. Terjadi gerakan pemindahan rumah para prajurit dari dalam benteng menuju ke segala arah di luar benteng. Ramai sekali suara orang memindahkan rumah-rumah prajurit ini.
Beberapa kesatuan prajurit bersama perumahan mereka dipindahkan ke bagian sisi sebelah barat, selatan, dan timur benteng kraton. Kesatuan prajurit yang ditempatkan di sisi sebelah barat benteng kraton dari arah paling utara ke selatan adalah Prajurit Wirabraja, Ketanggung, Patang Puluh, Bugis, dan Suranggama. Kesatuan Prajurit yang ditempatkan di sisi sebelah selatan benteng kraton dari arah barat ke timur adalah Prajurit Dhaeng, Jagakarya, Mantrijero, Prawiratama dan kesatuan Prajurit yang ditempatkan di sisi sebelah timur benteng dari arah utara ke selatan adalah Prajurit Surakarsa dan Nyutra.
Khusus kesatuan prajurit Langenastra dan Langenarja tetap berada di dalam benteng kraton, yaitu di sebelah timur Alun-alun selatan. Prajurit Jager sejak awal sudah berada di luar benteng kraton, yaitu kira-kira 500 m di sebelah utara Gedhong Panggung Krapyak. Lokasi penempatan prajurit tersebut sekarang masih dapat dilacak sesuai dengan nama-nama toponim kampungnya.
Pada masa pemerintahan Hamengku Buwono V, paska Perang Jawa atau perlawanan Pangeran Dipanegara (1825 - 1830 M), Kraton mengalami tekanan politik dan aneksasi wilayah oleh Pemerintah Belanda sebagai ganti rugi biaya perang tersebut. Kedudukan prajurit kraton pada akhirnya semakin lemah posisinya. Dengan demikian, kondisi prajurit yang sudah lemah tersebut semakin tidak mempunyai arti strategis secara kemiliteran di dalam sebuah pertahanan negara. Prajurit Kraton mengalami perubahan fungsi dan pemaknaannya. Banyak kesatuan prajurit Kraton kemudian tidak ada lagi karena dilikuidasi, antara lain Mandrapratama, Yudapratama, Setabel, dan Langenkusuma. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V terjadi pengurangan pasukan secara besar-besaran berdasar kesepakatan demiliterisasi antara Sultan dengan Belanda. Jumlah bregada (kesatuan prajurit kraton) berkurang separuh atau tinggal 13 bregada prajurit, dan pada setiap kesatuan prajurit tersebut terjadi pelucutan kekuatan personil bersenjata sampai dengan 75 persen.
Prajurit Kraton pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VI sampai dengan Sultan Hamengku Buwono VIII telah mengalami pergeseran fungsi yang sangat penting yakni dari prajurit pertahanan keamanan menjadi prajurit seremonial. Berbagai perubahan fungsi, konfigurasi, dan pemaknaan tentang prajurit kraton terus berlanjut sampai dengan masa Hamengku Buwono VIII dan awal pemerintahan Hamengku Buwono IX. Sejak tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang semua kesatuan prajurit Kraton dibubarkan. Prajurit kraton dihidupkan kembali pada tahun 1970-an dan terus hidup sampai sekarang. Posisi dan fungsi prajurit ini bukan lagi sebagai kesatuan bersenjata untuk mempertahankan atau mengawal kraton; akan tetapi sebatas untuk kepentingan seremonial kraton dan atraksi budaya bagi kepentingan pariwisata budaya. Prajurit Kraton dilibatkan dan berfungsi pada upacara Garebeg Syawal (Idul Fitri), Garebeg Besar (Idul Adha), dan Garebeg Mulud (Rabi'ulawal) serta acara-acara budaya insidental lainnya. Apabila direnungkan, keberadaan prajurit dengan berbagai identitas dan atributnya itu tetap mempunyai arti dan dapat dimaknai sebagai nilai-nilai filosofi tertentu sesuai konteks budaya yang ada.
*Sumber : Buku Prajurit Kraton Yogyakarta, Filososfi dan Nilai Budaya yang Terkandung di dalamnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Yogyakarta, 2008.
0 komentar:
Posting Komentar